Kutip Montesquieu, Buhari Fakkah: “Semakin Korup, Semakin Banyak Undang-Undang”

KAHMISULSEL.OR.ID — Ketua Biro Litbang MW KAHMI Sulawesi Selatan, Buhari Fakkah, mengutip pemikiran filsuf politik asal Prancis, Montesquieu, untuk mengkritisi fenomena hukum dan politik di Indonesia.

Dalam unggahannya di akun Facebook pribadi pada Kamis (4/9), Buhari mengingatkan pandangan Montesquieu dalam karya klasik L’Esprit des Lois (1748) yang menyatakan bahwa semakin korup sebuah negara, semakin banyak undang-undang yang dibuat.

Menurutnya, banyaknya regulasi justru sering kali bukan pertanda keadilan, melainkan cermin dari kerusakan moral dalam sistem pemerintahan.

“Negara yang korup biasanya menutupi kelemahan dengan memperbanyak undang-undang,” tulis Buhari.

Ia menilai, praktik tersebut kerap digunakan untuk kepentingan elite berkuasa. Alih-alih mempermudah kehidupan rakyat, tumpukan aturan justru memperumit sistem hukum dan membuka ruang bagi mafia hukum, tumpang tindih kebijakan, hingga manipulasi birokrasi.

“Banyak undang-undang bukan berarti negara makin adil, justru sering digunakan untuk kepentingan elite. Akhirnya hukum kehilangan ruh keadilan,” tambahnya.

Buhari pun menegaskan kembali esensi pandangan Montesquieu bahwa hukum idealnya dibuat sedikit namun jelas, sederhana, dan berpihak kepada rakyat. Bukan sebaliknya, yakni bertumpuk demi menutupi kebusukan politik.

Pernyataan Buhari ini menambah perbincangan publik terkait kompleksitas sistem hukum di Indonesia, yang belakangan kerap dikritik karena dianggap tumpang tindih, membebani masyarakat, dan rawan dimanfaatkan demi kepentingan politik tertentu. (*)