Baksos KAHMI Makassar Disambut Antusias Warga Pangkep, Tamsil Dorong Integrasi Program Nasional

PANGKEP — Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan bakti sosial kesehatan yang digelar Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Makassar di Kabupaten Pangkep dalam rangkaian silaturahmi Idul Adha 1447 Hijriah.

Ribuan warga memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang disediakan panitia.

Besarnya partisipasi masyarakat tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI, Tamsil Linrung. Saat meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pada Jumat (29/5/2026), ia menilai tingginya animo warga menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan berbasis masyarakat masih sangat dibutuhkan dan perlu terus diperluas melalui kolaborasi berbagai pihak.

Bakti sosial ini melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), FKG Unhas, Fakultas Keperawatan Unhas, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, serta sejumlah komunitas dan pegiat sosial.

Berbagai layanan diberikan kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, fisioterapi, sunatan massal, hingga skrining bagi penderita bibir sumbing yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Luar biasa, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KAHMI Makassar dan seluruh elemen yang terlibat. Tadi malam saja sudah ada 50 dokter yang tiba, dan hingga pagi ini bertambah menjadi 80 dokter. Total sekitar 500 orang dari Makassar datang berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ujar Tamsil.

Menurutnya, keterlibatan ratusan tenaga medis dan relawan menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong masih tumbuh di tengah masyarakat. Ia berharap model kolaborasi seperti ini dapat terus dikembangkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Warga terus berdatangan. Yang ikut sunatan massal saja jumlahnya sangat banyak dan masih direkap,” tambahnya.

Di sela kegiatan, Tamsil juga mengungkapkan rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai “Markas Peradaban”.

Kawasan ini dirancang sebagai ruang integrasi berbagai program strategis pemerintah pusat yang menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Menurut senator asal Sulawesi Selatan itu, pendekatan pembangunan yang terintegrasi menjadi penting agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita akan jadikan tempat ini sebagai markas peradaban sekaligus ekosistem pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Program-program pemerintah akan kita akomodir di sini, termasuk MBG sebagai pilot project untuk menjawab persoalan stunting dan gizi buruk,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program nasional yang direncanakan akan dikembangkan di kawasan tersebut. Tamsil menilai program ini memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Selain itu, pengembangan kawasan juga akan diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

Tak hanya fokus pada aspek kesehatan dan ekonomi, konsep Markas Peradaban juga mencakup program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi kelompok berpenghasilan rendah seperti nelayan, petani, guru, dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren.

“Banyak guru-guru yang belum punya rumah, termasuk ustaz yang mengajar di pesantren sekitar sini. Itu yang ingin kita bantu. Kita juga mendorong pengadaan rumah knockdown Prabowo karena model hunian cepat seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Tamsil.

Dalam bidang keagamaan, ia juga menggagas program bantuan rumah imam untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan umat di lingkungan masjid.

“Kita ingin setiap masjid dibantu rumah imam. Tetapi imamnya juga harus qualified, memiliki bacaan Al-Qur’an yang baik dan mampu membimbing anak-anak mengaji,” tegasnya.

Melalui integrasi berbagai program tersebut, Tamsil berharap kawasan yang tengah dikembangkan itu dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang mampu menghubungkan program nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, sinergi antara gerakan sosial masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. (*)