Hadriana Hanafie Lantik FORHATI Selayar, Soroti Potensi Ekonomi Biru dan Hijau

SELAYAR – Koordinator Presidium FORHATI Wilayah Sulawesi Selatan, Hadriana Hanafie, S.E., M.M., resmi melantik Pengurus Majelis Daerah (MD) FORHATI Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2025–2030 yang dipimpin Hj. Rosmiati, S.Si., M.Si., Sabtu (1/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hadriana menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi ekonomi biru dan ekonomi hijau yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelantikan FORHATI Selayar berlangsung bersamaan dengan pelantikan Pengurus Majelis Daerah (MD) KAHMI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025–2030 yang dipimpin Muhammad Arsyad, S.KM., M.Kes., M.Sc.PH., oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pelantikan Koperasi Insan Cita oleh Bupati Kepulauan Selayar, Rapat Kerja Daerah (Rakerda), serta talkshow tematik yang menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi.

Dalam arahannya kepada pengurus FORHATI yang baru dilantik, Hadriana mengatakan FORHATI harus mampu mengambil peran strategis dalam meningkatkan kapasitas perempuan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengembangan usaha mikro.

“Kami berharap di Selayar ada penguatan literasi keuangan rumah tangga untuk ibu-ibu dan bagaimana UMKM dimanfaatkan karena Selayar memiliki potensi ekonomi biru dan ekonomi hijau,” ujar Hadriana.

Menurutnya, kekayaan sumber daya kelautan dan lingkungan yang dimiliki Kepulauan Selayar perlu dioptimalkan melalui pemberdayaan perempuan agar mampu menciptakan usaha produktif yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Kegiatan pelantikan dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali. Dalam sambutannya, ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar siap memperkuat kolaborasi dengan KAHMI dan FORHATI sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah.

“Hari ini yang dilantik bukan sekadar kepengurusan, tetapi amanah sejarah. KAHMI bukan organisasi nostalgia, melainkan tempat berkumpulnya orang-orang yang telah selesai diuji di ruang kelas lalu diuji kembali oleh kehidupan,” kata Natsir Ali.

Sementara itu, Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Fadriaty AS, mengingatkan bahwa amanah kepengurusan yang baru harus diwujudkan melalui kerja nyata dan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Pelantikan hari ini adalah sebuah ikrar yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu kami berharap KAHMI dan FORHATI memaksimalkan potensi yang ada dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. KAHMI dan FORHATI memiliki jaringan yang luas hingga tingkat nasional, di mana para kader senantiasa saling menjaga,” ujar Fadriaty.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus MD FORHATI Kepulauan Selayar oleh Sekretaris Umum FORHATI Wilayah Sulawesi Selatan, Andi Sri Wulandani Thamrin, S.IP., M.Hum., dilanjutkan pembacaan SK Pengurus MD KAHMI Kepulauan Selayar oleh Sekretaris Umum MW KAHMI Sulawesi Selatan, Hidayah Muhallim, S.IP., M.A.

Sebagai bagian dari upaya memperkaya gagasan pembangunan daerah, panitia juga menggelar talkshow yang menghadirkan lima narasumber. Salah satunya Dewan Pakar FORHATI Sulawesi Selatan, Dr. Rosnaini Daga, S.E., M.M., CPHCM., yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar.

Selain Rosnaini, talkshow menghadirkan Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., M.H., Dr. H. Nur Aswar Badulu, S.Ag., M.Si., Zul Janwar, S.Kel., M.Si., serta H. Muh. Yakub, S.I.Kom., yang membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan Rapat Kerja MD KAHMI dan FORHATI Kepulauan Selayar yang menghasilkan sejumlah program prioritas lima tahun ke depan.

Melalui momentum tersebut, FORHATI Kepulauan Selayar berkomitmen memperkuat kiprah perempuan dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan UMKM, serta kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)