Presidium KAHMI Sulsel Prof. Mustari: Korupsi Adalah Pengkhianatan terhadap Bangsa

JAKARTA — Kritik keras terhadap kondisi tata kelola negara kembali mengemuka dari suara intelektual Sulawesi Selatan. Kali ini datang dari Prof. Mustari Mustafa, salah seorang Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulsel, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan, keadilan sosial, dan konstitusi bangsa.

Dalam forum Kelompok Kerja Kajian Konstitusi (K3) MPR RI yang digelar 2–4 Juli 2025 di Jakarta, Prof. Mustari tidak hanya bicara sebagai akademisi dan Guru Besar Filsafat UIN Alauddin Makassar, tetapi juga membawa semangat kritis KAHMI dalam menyuarakan kegelisahan rakyat terhadap merosotnya integritas negara.

“Korupsi itu bukan sekadar mencuri uang negara. Ia adalah kejahatan moral yang menghancurkan dasar-dasar kehidupan berbangsa. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat Proklamasi, dan kita tidak boleh diam,” tegas Prof. Mustari dalam pernyataannya kepada media.

Sebagai tokoh intelektual yang tumbuh dalam kultur keislaman dan keindonesiaan HMI, Prof. Mustari mengingatkan bahwa bangsa ini sedang menghadapi krisis etik yang akut, di mana keputusan-keputusan hukum dan kebijakan publik kian menjauh dari rasa keadilan rakyat.

Tanpa menyebut putusan tertentu, ia menyentil Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan menuai kritik tajam. Menurutnya, lembaga-lembaga tinggi negara harus kembali pada roh konstitusi, bukan tunduk pada tekanan kekuasaan atau elite politik.

“Kalau hukum tidak lagi berpihak pada keadilan, maka kita sedang menyaksikan negara bergerak ke arah otoritarianisme baru—yang dibungkus dalam jubah demokrasi,” ujarnya.

Dalam posisinya sebagai Presidium MW KAHMI Sulsel, Prof. Mustari menilai bahwa amanat reformasi 1998 yang ditegaskan lewat Tap MPR XI/MPR/1998 dan Tap VIII/MPR/2001 tentang pemberantasan KKN telah dilupakan. Ia menuntut agar semua elemen bangsa—terutama alumni HMI—kembali menjadikan antikorupsi sebagai panggilan moral dan gerakan kolektif.

“KAHMI adalah bagian dari sejarah reformasi. Kita tidak boleh kehilangan arah. Korupsi harus kita lawan, mulai dari diri sendiri, institusi kita, hingga ke sistem politik nasional,” ujarnya dengan penuh penekanan.

Prof. Mustari menyoroti bahwa efek dari pembiaran terhadap korupsi tidak hanya menyangkut ekonomi negara, tetapi lebih dalam: membunuh semangat generasi muda, mematikan integritas, dan menghancurkan harapan akan masa depan yang lebih baik.

“Anak muda kita tumbuh dengan contoh yang salah. Jika pejabat publik dibiarkan hidup dalam kemewahan tanpa transparansi, maka generasi berikutnya akan mewarisi budaya permisif terhadap korupsi,” tuturnya.

Lebih jauh, Mustari mendorong budaya antikorupsi dimulai dari ruang terkecil—keluarga. Pendidikan karakter, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini. Tak hanya tanggung jawab sekolah, tapi menjadi agenda bangsa.

“Korupsi itu dibentuk, bukan bawaan lahir. Maka, melawannya juga harus dengan membentuk budaya baru—budaya malu berbohong, malu menyalahgunakan kekuasaan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Prof. Mustari menegaskan bahwa masyarakat harus diberi ruang aman dan berdaya untuk mengawasi pemerintahan. Laporan terhadap KKN harus ditanggapi secara profesional, bukan dibalas dengan intimidasi.

“Kalau rakyat takut bicara, negara ini sudah salah arah. Dan jika elite politik tak mau diawasi, berarti mereka tak layak memimpin,” pungkasnya.

Bagi Prof. Mustari Mustafa, suara dari Timur harus kembali menjadi nurani bangsa, dan alumni HMI lewat KAHMI harus memimpin barisan perjuangan moral bangsa.

Korupsi bukan hanya harus dilawan—tetapi harus dijadikan musuh bersama, demi masa depan Indonesia yang lebih bermartabat. (*)