KAHMI Parepare Dukung Penuh 8 Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Dalam pernyataan sikapnya, KAHMI Parepare menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diganti karena dalam penetapan dan pemilihannya telah melanggar konstitusi.

Parepare, KAHMISULSEL.OR.ID – Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap delapan poin tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Pernyataan dukungan ini disampaikan dalam acara Halalbihalal dan Dialog Kebangsaan bertema “Mengurai Kegelapan dan Menggagas Indonesia Baru,” yang diadakan di Masjid Andalusia Parepare, Minggu, 27 April 2025.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar, salah seorang pengurus MD KAHMI Parepare bernama Mukhlis Abdullah, dengan tegas membacakan pernyataan sikap tersebut, yang kemudian diamini oleh anggota lainnya.

“Kami mendukung sepenuhnya delapan poin dari pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kegelapan,” ujarnya, menegaskan komitmen mereka terhadap perjuangan yang diusung oleh forum tersebut.

Diktehaui, delapan poin tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

1. Revisi Konstitusi: Mendesak penerapan kembali UUD 1945 versi 18 Agustus 1945 untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan memperkuat demokrasi Pancasila yang berbasis gotong royong.
2. Dukungan untuk Kabinet Merah Putih: Forum mendukung penuh program-program Kabinet Merah Putih yang bertujuan memperkuat stabilitas nasional dan memenuhi aspirasi masyarakat.
3. Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN): Menghentikan proyek-proyek strategis nasional seperti PIK-2 dan Rempang yang memicu konflik agraria dan dianggap merugikan rakyat.
4. Penertiban Tenaga Kerja Asing: Mendesak pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kerja asing ilegal, khususnya yang berasal dari Tiongkok, yang dapat memicu masalah sosial dan menggeser posisi tenaga kerja lokal.
5. Reformasi Sektor Tambang: Menuntut penertiban pengelolaan sektor pertambangan dengan penegakan hukum terhadap eksploitasi yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
6. Reshuffle Kabinet: Merekomendasikan pergantian menteri atau pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi atau yang masih memiliki keterikatan kepentingan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo.
7. Fungsi Utama POLRI: Mengusulkan agar POLRI kembali berfokus pada perannya sebagai penjaga keamanan publik dan bukan menjadi alat kekuasaan politik.
8. Evaluasi Legalitas Wakil Presiden: Menyarankan penggantian Wakil Presiden yang dianggap tidak konstitusional, mengingat proses pemilihannya diduga melanggar UUD 1945.

Pernyataan sikap ini mencerminkan keseriusan KAHMI Parepare dalam mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki arah kebijakan nasional.

Mereka menekankan pentingnya reformasi dan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat serta berkomitmen untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik, berdaulat, dan sejahtera.

Dukungan KAHMI Parepare terhadap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI menunjukkan keseriusan elemen-elemen masyarakat di Parepare untuk memperjuangkan perubahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat Indonesia.

Sebagai organisasi yang dikenal aktif dalam membangun kesadaran kolektif, KAHMI Parepare berperan penting dalam memperjuangkan perubahan yang lebih baik bagi masa depan bangsa. (*)