Diskusi Publik KAHMI Palopo Dorong Strategi Data dan Lobi Politik untuk Pemekaran Luwu Raya

Palopo, KAHMISULSEL.OR.ID – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Palopo menggelar diskusi publik bertema “Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah”, Sabtu (31/1/2026), di Warkop Sija Palopo.

Forum ini menjadi ruang dialog terbuka di tengah meningkatnya dinamika politik di wilayah Tana Luwu, yang dalam beberapa waktu terakhir diwarnai aksi demonstrasi hingga wacana pemblokiran Jalan Trans Sulawesi.

Diskusi tersebut menghadirkan beragam unsur, mulai dari politisi, akademisi, aktivis mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Mereka berkumpul untuk membangun strategi perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya yang lebih terukur dan berbasis kajian.

Koordinator Presidium KAHMI Palopo, dr. Abdul Syukur Kuddus, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam mengawal isu pemekaran daerah.

“Kita membutuhkan diskursus yang sehat, bukan hanya mengandalkan emosi kolektif. Pemekaran harus diperjuangkan dengan argumentasi yang kuat dan terukur,” ujarnya.

Sejumlah narasumber turut memberikan pandangan, di antaranya Anggota DPRD Sulawesi Selatan Ir. Fadriaty, akademisi sekaligus Presidium KAHMI Palopo Afrianto, serta Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski.

Dalam diskusi tersebut, para pemateri sepakat bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lagi cukup bertumpu pada sentimen sejarah dan tekanan massa semata. Diperlukan kombinasi antara kekuatan politik dan legitimasi akademik berbasis data.

Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah kendala administratif. Saat ini, Luwu Raya baru memiliki empat kabupaten/kota, sementara syarat minimal pembentukan provinsi baru adalah lima daerah otonom.

Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan untuk mengupayakan kebijakan khusus atau diskresi dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat posisi strategis Luwu Raya dalam peta pembangunan nasional.

Ketua HMI Cabang Palopo, Ardi Reski, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu pemekaran agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat.

“Issue pemekaran jangan hanya jadi panggung bagi elite. Yang diharapkan masyarakat, terutama keluarga-keluarga di desa, adalah percepatan kesejahteraan,” kata Ardi.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi prioritas utama apabila Provinsi Luwu Raya terbentuk di masa depan.

Sementara itu, perwakilan masyarakat, Adi MP, menekankan perlunya konsolidasi elite daerah dalam melakukan lobi politik di tingkat nasional.

“Perlu langkah konkret. Apakah empat pimpinan daerah bisa bersama-sama menghadap Presiden? Atau kita membangun deklarasi politik bersama yang jelas?” ujarnya.

Menurutnya, kesatuan sikap para kepala daerah menjadi kunci dalam memperkuat posisi tawar Luwu Raya di hadapan pemerintah pusat.

Melalui diskusi ini, MD KAHMI Palopo berharap dapat merumuskan rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada panitia pembentukan DOB dan pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bukti bahwa tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya didasarkan pada kajian mendalam, bukan semata dorongan emosional dan kedaerahan.(*)