Ni’matullah Soroti Melemahnya Otonomi Daerah, Dorong Pemerintah Evaluasi Sentralisasi Kewenangan

MAKASSAR – Isu pelemahan kewenangan daerah kembali mencuat dalam forum Silaturahmi Regional (Silatreg) KAHMI se-Sulawesi yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (10/10/2025).

Dalam forum yang dihadiri perwakilan enam provinsi dan lebih dari 60 majelis daerah KAHMI se-Sulawesi itu, sejumlah tokoh menyerukan agar Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tampil lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralistik.

Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel, Ni’matullah Erbe, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang kian mempersempit ruang otonomi daerah perlu mendapat perhatian serius.

Ia menilai, beberapa regulasi justru berpotensi mengebiri semangat desentralisasi yang menjadi dasar reformasi.

“Provinsi-provinsi di Sulawesi belum memperoleh hak istimewa seperti daerah lain, padahal kontribusi kita bagi republik ini sangat besar. Apakah kontribusi kita kurang banyak? Ataukah harus memberontak dulu baru dapat otonomi khusus?” sindir Ni’matullah di hadapan peserta Silatreg.

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, KAHMI harus tetap berperan sebagai organisasi intelektual yang kritis sekaligus kontributif dalam menawarkan gagasan perbaikan bangsa.

Menurutnya, forum silaturahmi ini seharusnya menjadi ruang lahirnya ide-ide alternatif yang memperkuat posisi daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

“Kita harus berpikir serius soal ini. Kalau tidak, KAHMI hanya akan menjadi ajang temu kangen tanpa makna strategis,” tegasnya.

Kritis, Tapi Tetap Kontributif

Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai sikap kritis masyarakat Sulawesi terhadap kebijakan pusat adalah bagian dari tradisi sejarah yang baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa kritik perlu disertai dengan solusi yang konstruktif dan realistis.

“Sejak dulu, orang Sulawesi paling vokal menggugat kebijakan yang terlalu terpusat ke Jakarta. Itu wajar karena semangat menjaga keseimbangan antara negara kesatuan dan otonomi daerah,” ujarnya.

Rifqinizamy, yang juga politisi Partai NasDem, menegaskan pentingnya menjaga semangat kritis itu, namun tetap dalam koridor tanggung jawab moral sebagai intelektual.

“Kalau kita melihat aroma sentralisasi yang makin kuat, silakan dikritik. Tapi jangan berhenti di kritik—berikan juga solusi yang bisa dijalankan,” tandasnya.

Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi tahun ini menjadi momentum konsolidasi penting bagi para alumni HMI di kawasan timur Indonesia.

Selain memperkuat jaringan dan solidaritas antar-wilayah, forum ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan untuk menjawab tantangan kebangsaan, terutama terkait hubungan pusat dan daerah.

KAHMI diharapkan mampu tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa, bukan hanya penggugat, tetapi juga penyuara solusi—menegakkan keseimbangan antara semangat otonomi dan integrasi nasional. (*)