Aksi Massa dan Alarm Kepemimpinan: Membaca Kejanggalan Bernegara

Oleh: Mustari Mustafa*

GELOMBANG aksi sosial yang kini melanda berbagai daerah adalah gejala yang tidak datang tiba-tiba. Ia bukan sekadar ekspresi emosional sesaat, melainkan letupan panjang dari akumulasi kejanggalan dalam praktik bernegara.

Mahasiswa, masyarakat sipil, bahkan elemen rakyat biasa turun ke jalan bukan karena mereka haus keributan, melainkan karena rasa keadilan publik kian terkoyak.

Mari kita cermati. Ada sejumlah kejanggalan nyata yang memperlihatkan bagaimana norma politik dan etika publik begitu telanjang dilanggar.

Pertama, konstitusi diubah sesuai kepentingan elite, tanpa kepekaan terhadap aspirasi rakyat.

Kedua, pemimpin di berbagai lini tampak tidak profesional dalam menjalankan mandatnya.

Ketiga, kasus korupsi dan pidana justru dipermainkan di depan publik, seakan hukum adalah panggung sandiwara.

Keempat, aparat negara dinaikkan gajinya bahkan dianugerahi penghargaan tertinggi negara tanpa alasan substantif.

Kejanggalan berikutnya lebih menyakitkan lagi. Pajak dinaikkan di berbagai sektor hampir bersamaan dengan kenaikan gaji DPR, disertai respons “menari-nari” para anggota dewan yang menambah perih hati rakyat.

Sementara itu, penanganan aksi demonstrasi berjalan serampangan: rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan aparat. Dan yang terakhir, para elite politik dan pejabat lebih memilih posisi aman.

Alih-alih ikut merasakan denyut keresahan massa, mereka malah menambah emosi publik dengan pernyataan normatif yang jauh dari kenyataan.

Semua ini, menurut saya, adalah akar dari meledaknya aksi sosial sekarang. Rocky Gerung menyebutnya sebagai radical break: sebuah patahan radikal ketika praktik bernegara begitu busuk, hingga negara seolah berdiri di balik tembok raksasa, kebal terhadap norma, konstitusi, dan aturan.

Pada titik ini, rakyat merasa hanya keberanian mereka sendiri yang bisa memulihkan marwah norma dan hukum.

Membaca Krisis dengan Teori Politik

Dari perspektif Max Weber, negara modern seharusnya berlandaskan pada legitimasi legal-rasional, yakni kepatuhan pada aturan hukum yang adil dan konsisten. Namun realitas kita justru sebaliknya.

Konstitusi bisa dipermainkan, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, dan kebijakan publik lebih sering melukai rakyat daripada melindungi mereka. Akibatnya, legitimasi legal-rasional itu tergerus, dan negara kehilangan otoritas moral di mata rakyat.

Jika kita pakai kacamata Antonio Gramsci, apa yang terjadi saat ini bisa disebut pergeseran dari hegemoni menuju counter-hegemony.

Negara berusaha mempertahankan hegemoni dengan simbol-simbol, penghargaan, dan narasi keberhasilan. Namun ketika rakyat melihat semua itu sebagai kebusukan, maka aksi jalanan muncul sebagai counter-hegemony—sebuah bentuk koreksi moral terhadap kuasa yang menyimpang.

Bahkan dalam filsafat klasik, Plato pernah mengingatkan bahwa negara tanpa keadilan akan hancur oleh kontradiksinya sendiri.

Apa yang kita saksikan hari ini adalah kontradiksi itu: negara berbicara atas nama hukum, tapi pada saat yang sama hukum dijadikan alat permainan kekuasaan.

Pesan untuk Presiden Prabowo

Presiden Prabowo, kondisi ini bukan sekadar gejolak rutin, melainkan alarm serius bagi kepemimpinan saat ini. Rakyat turun ke jalan bukan semata ingin menantang negara, melainkan menuntut negara agar kembali ke rel keadilan dan akal sehat.

Jika alarm ini diabaikan, rakyat akan semakin yakin bahwa negara telah tercerabut dari kontrak sosialnya. Polisi yang kelelahan di lapangan bukan hanya tanda bobolnya barisan keamanan, tetapi juga tanda rapuhnya legitimasi politik. Dan elite yang memilih aman hanya akan mempercepat delegitimasi itu.

Sebaliknya, jika Presiden hadir proaktif—dengan arahan moral yang jelas, sikap persuasif terhadap aparat, dan dialog terbuka dengan mahasiswa serta rakyat—maka sejarah akan mencatat bahwa Presiden Prabowo bukan sekadar penguasa, melainkan negarawan sejati.

Inilah ujian kepemimpinan. Ujian untuk membuktikan bahwa kekuasaan bukanlah pagar besi yang menjauhkan negara dari rakyatnya, melainkan jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan yang adil.

Bangsa ini membutuhkan Presiden yang berani hadir bersama rakyat, bukan yang bersembunyi di balik protokol dan pagar istana.

Presiden Prabowo, sejarah sedang mengetuk pintu kepemimpinan nasional yang Anda pimpin. Alarm ini jangan diabaikan, karena sekali terlewat, kepercayaan rakyat yang runtuh tidak mudah dipulihkan kembali. (*)

⸻
Penulis adalah Presidium KAHMI Sulsel, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, serta Mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok.