KAHMI se-Sulawesi Desak Reformasi Polri yang Bermoral dan Transparan

KAHMISULSEL.OR.ID — Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi menyerukan pelaksanaan reformasi Polri secara transparan, partisipatif, dan bermoral, sebagai bagian dari agenda besar membangun negara hukum yang berkeadilan.

Desakan itu menjadi salah satu poin utama dalam pernyataan sikap bertajuk “Sulawesi Menggugat: Gerakan Moral dan Intelektual dari Timur untuk Indonesia” yang dibacakan oleh Asri Tadda, delegasi Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan, pada penutupan Silaturahmi Regional (Silatreg) KAHMI se-Sulawesi, Sabtu (11/10/2025), di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Forum yang dihadiri oleh enam Majelis Wilayah dan 68 Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antony, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah.

Reformasi Bukan Hanya Struktur, Tapi Budaya

Dalam naskah Sulawesi Menggugat, KAHMI menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada level struktural dan administratif, tetapi harus menyentuh budaya, mentalitas, dan moral penegakan hukum.

“Kami mendesak tim Reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Reformasi bukan hanya pada struktur, tetapi pada budaya dan moral penegakan hukum,” ujar Asri Tadda saat membacakan naskah pernyataan.

KAHMI menilai bahwa keadilan di Indonesia kian terasa mahal dan sulit dijangkau rakyat kecil, akibat lemahnya integritas aparat dan praktik hukum yang sering dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan.

Karena itu, reformasi Polri harus menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Krisis Kepercayaan Publik Harus Dijawab

Dalam pandangan KAHMI, berbagai kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, dan kriminalisasi hukum dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk citra kepolisian di mata publik.

KAHMI se-Sulawesi menilai, untuk memulihkan kepercayaan rakyat, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh — dari sistem rekrutmen, promosi jabatan, hingga mekanisme penegakan hukum yang bebas intervensi politik.

“Polri tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Ia harus kembali menjadi penjaga moral konstitusi dan pelindung masyarakat yang berkeadilan,” tegas pernyataan tersebut.

KAHMI menilai langkah Presiden dalam membentuk Tim Reformasi Polri merupakan momentum penting, namun perlu diikuti komitmen transparansi publik dan evaluasi menyeluruh atas budaya hukum internal.

Penegakan Hukum yang Humanis dan Berkeadilan

Selain menyoroti integritas kelembagaan, KAHMI menekankan pentingnya membangun etika kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Menurut mereka, hukum tidak boleh dimaknai sekadar sebagai alat represif, tetapi harus menjadi sarana menciptakan rasa aman, adil, dan beradab bagi masyarakat.

“Reformasi Polri harus melahirkan penegakan hukum yang humanis. Rakyat tidak boleh takut pada aparatnya sendiri,” tulis KAHMI dalam dokumen resmi tersebut.

KAHMI menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu meneladani semangat kejujuran dan tanggung jawab moral sebagaimana nilai dasar Islam dan konstitusi.

Dengan begitu, reformasi Polri tidak hanya menghasilkan perubahan struktural, tetapi juga pencerahan etika dalam tubuh institusi.

Dari Timur untuk Hukum yang Berkeadilan

Seruan Sulawesi Menggugat menempatkan reformasi Polri sebagai salah satu dari tujuh agenda moral nasional yang lahir dari refleksi mendalam para alumni HMI se-Sulawesi terhadap arah kebangsaan Indonesia.

Dari Tanah Sulawesi — yang dikenal sebagai tanah pejuang dan tanah ilmu — KAHMI mengingatkan bangsa agar hukum tidak kehilangan makna moralnya.

“Bangsa ini akan kuat bukan karena kekayaan sumber dayanya, tetapi karena keberanian moral para warganya untuk berkata benar di hadapan kekuasaan,” tutup pernyataan tersebut.

Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi 2025 pun menjadi penegasan bahwa reformasi kepolisian adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan moral menegakkan keadilan dan kemanusiaan, sebuah agenda yang lahir dari Timur untuk Indonesia. (*)