KAHMI Selayar Dukung Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi untuk Cetak Pemimpin Berintegritas

SELAYAR – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kepulauan Selayar menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan politik dan kualitas demokrasi melalui kolaborasi dalam Program Lokakarya Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi yang diinisiasi Yayasan Bidikrasi Tanadoang.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Yayasan Bidikrasi Tanadoang dengan KAHMI Kepulauan Selayar bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU, Bawaslu, serta sejumlah organisasi dan lembaga lainnya di Warkop Keko, Benteng, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri unsur pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, akademisi, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun demokrasi yang lebih partisipatif dan berkualitas.

Pembina Yayasan Bidikrasi Tanadoang yang juga Rektor ITSBM Selayar, Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., M.H., CEGI, mengatakan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi merupakan program yang masih sangat jarang diselenggarakan di Indonesia, bahkan menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan.

“Program seperti ini masih sangat terbatas pelaksanaannya di Indonesia. Bahkan di Sulawesi Selatan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Akbar yang juga adalah Presidium MD KAHMI Selayar, peningkatan kualitas demokrasi hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan sehingga masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bidikrasi Tanadoang, Dr. Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si., menilai keterlibatan berbagai elemen, termasuk KAHMI Selayar, menjadi modal penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Ia berharap Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi dapat menjadi ruang bersama untuk melahirkan kader politik, pemimpin daerah, serta penggerak masyarakat yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi menjadi langkah konkret bagi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih berkualitas, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar,” katanya.

Melalui kolaborasi tersebut, KAHMI Kepulauan Selayar diharapkan dapat berperan aktif sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi politik, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sinergi antara KAHMI, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, kalangan akademisi, dan organisasi masyarakat juga diharapkan menjadi fondasi bagi terbangunnya budaya politik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. (*)