MD KAHMI Pangkep Gelar Coffee Night Bahas Demokrasi Desa

Pangkep, KAHMISULSEL.OR.ID – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Pangkep menggelar KAHMI Coffee Night di Warkop Trans, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, (22/7).

Dialog bertajuk “Merawat Demokrasi dari Desa” ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Bawaslu Pangkep Syamsir Salam, Ketua KPU Pangkep Ichlas, serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dzulfadli.

Diskusi dipantik oleh Sekretaris MD KAHMI Pangkep Muh Syahril dan dimoderatori Mamal Weeler yang dikenal luas dengan sapaan Lopor Komandan.

Acara ini dihadiri beragam kalangan, mulai dari politisi PAN Abd Rauf, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pangkep Hamza Sampo, mantan dan pengurus HMI, IPPM, utusan sejumlah ormas, hingga insan media.

Dalam sambutannya, Presidium MD KAHMI Pangkep Hasanuddin menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam merawat demokrasi agar tetap tumbuh berkeadilan.

“Kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris MD KAHMI Pangkep Muh Syahril menambahkan, demokrasi di tingkat desa harus setara kualitasnya dengan proses demokrasi pada tingkat kabupaten.

Ia bahkan mengusulkan agar pemilihan kepala desa (Pilkades) ke depan bisa dikelola KPU dan diawasi Bawaslu.

“Tentu ini perlu judicial review terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Dzulfadli menyoroti perlunya ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, baik dalam demokrasi maupun ekonomi desa. Menurutnya, peningkatan partisipasi publik akan memperkuat legitimasi demokrasi di akar rumput.

Ketua KPU Pangkep Ichlas juga menilai diskusi ini sebagai langkah awal. Ia berharap ke depan Pilkades bisa mengadopsi regulasi Pilkada agar hasil yang lahir lebih berkualitas.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Pangkep, Syamsir Salam, yang mengingatkan pentingnya pendidikan politik di masyarakat untuk melawan praktik politik transaksional.

“Politik transaksional itu candu. Kita harus bersama-sama memberi edukasi agar masyarakat tidak terjebak,” tegasnya.

Moderator Mamal Weeler dalam penutupnya menyimpulkan bahwa ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk memperkuat demokrasi desa.

“Tidak hanya lewat perubahan regulasi Pilkades, tapi juga melalui ruang partisipasi yang lebih luas. Itu bagian dari upaya merawat demokrasi yang berkeadilan dari desa,” ujarnya. (*)