Hidayah Muhallim: Krisis Air Bersih Harus Dijawab dengan Strategi Kolektif

Makassar, KAHMISULSEL.OR.ID – Krisis air bersih yang mendera Kota Makassar tak bisa lagi ditangani dengan cara-cara biasa.

Diperlukan langkah strategis yang menyeluruh, melibatkan pemerintah, lembaga penyedia layanan, dan partisipasi aktif masyarakat agar kebutuhan dasar warga bisa terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan oleh Hidayah Muhallim, S.Sos., MA, akademisi dan pemerhati kebijakan publik, dalam diskusi publik bertajuk “Mengatasi Krisis Air Bersih di Kota Makassar, PDAM Bisa Apa?” yang digelar Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (8/9/2025).

Dalam pandangannya, mitigasi risiko krisis air bersih tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup bersama.

Karena itu, pemerintah kota perlu memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara efektif, termasuk dengan pemantauan berkala atas ketersediaan air, serta menjamin distribusi yang lebih adil antarwilayah.

Infrastruktur seperti waduk, bendungan, hingga jaringan distribusi harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, sementara masyarakat didorong untuk membangun kesadaran baru bahwa air adalah sumber daya terbatas.

“Setiap tetes yang dihemat hari ini adalah tabungan untuk masa depan,” tegas Hidayah yang juga adalah Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel.

Hidayah menjelaskan bahwa strategi yang dibutuhkan meliputi pengelolaan air permukaan maupun air tanah secara lebih optimal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta konservasi yang dapat menekan penggunaan berlebihan.

Kandidat Doktor Sosiologi Unhas ini juga mendorong pemanfaatan teknologi hemat air, perawatan infrastruktur secara berkala, dan pengembangan sumber air alternatif, mulai dari air hujan, air tanah, hingga daur ulang.

Di luar itu, peningkatan edukasi publik juga penting agar masyarakat lebih sadar akan urgensi menghemat air dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, krisis air bersih harus ditempatkan sebagai prioritas publik. Pemerintah dituntut berani mengambil langkah-langkah strategis yang berorientasi jangka panjang, sementara masyarakat harus ikut serta dalam membangun kesadaran kolektif.

“Mitigasi krisis air bersih adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau PDAM, melainkan seluruh elemen kota,” pungkas Hidayah. (*)