Gelar Diskusi Publik, KAHMI Sulsel Soroti Peran Strategis Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah

MAKASSAR — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulsel akan menggelar diskusi publik yang mengangkat tema “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah”, Jumat, 4 September 2026.

Diskusi yang berlangsung di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, mulai pukul 19.00 WITA tersebut menjadi ruang untuk mengkaji secara kritis posisi dan peran strategis partai politik dalam kehidupan demokrasi, khususnya dalam menentukan arah masa depan otonomi daerah.

Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang akan hadir sebagai narasumber. Mereka adalah Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA.

Kehadiran narasumber dengan perspektif politik, kepemiluan, media, dan akademik diharapkan dapat menghadirkan pembacaan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kekuatan partai politik dengan perjalanan demokrasi dan otonomi daerah.

Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengatakan tema tersebut dipilih karena partai politik memiliki posisi yang sangat menentukan dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, partai politik bukan hanya kendaraan elektoral untuk merebut kekuasaan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam melakukan kaderisasi, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan masyarakat, serta pembentukan kebijakan publik.

“Partai politik memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah demokrasi dan pemerintahan daerah. Karena itu, kita perlu melihat kembali sejauh mana fungsi strategis tersebut telah berjalan dan bagaimana perannya dapat diperkuat untuk memastikan otonomi daerah tetap berada pada jalur yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Asri.

Ia mengatakan, perjalanan otonomi daerah selama ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kepartaian. Mulai dari proses pencalonan kepala daerah, pembentukan pemerintahan, relasi eksekutif dan legislatif, hingga penyusunan kebijakan daerah, semuanya memiliki irisan yang kuat dengan konfigurasi politik dan kepentingan partai.

Karena itu, menurut Asri, pembicaraan mengenai masa depan otonomi daerah perlu melampaui isu mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pertanyaannya bukan semata-mata seberapa besar kewenangan yang dimiliki daerah. Yang lebih penting adalah apakah kewenangan itu benar-benar digunakan untuk memperkuat kapasitas daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka ruang partisipasi publik,” katanya.

Otonomi Daerah dan Tantangan Politik

Asri menilai, dinamika politik nasional yang semakin kuat memengaruhi politik lokal menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dibahas dalam forum tersebut.

Di satu sisi, partai politik memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat daerah dengan kebijakan di tingkat nasional. Namun di sisi lain, relasi politik yang terlalu sentralistik berpotensi membuat kepentingan daerah kehilangan ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks itu, diskusi publik KAHMI Sulsel diharapkan dapat membuka ruang perdebatan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi daerah.

“Kita ingin melihat apakah desain politik kita hari ini masih memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk menentukan masa depannya sendiri. Jangan sampai otonomi daerah secara administratif tetap ada, tetapi secara politik dan kebijakan daerah justru semakin kehilangan ruang untuk menentukan arah pembangunannya,” tutur Asri.

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Sulsel, kata Asri, memiliki pengalaman panjang dalam melahirkan kepemimpinan politik dan menjadi salah satu daerah penting dalam dinamika demokrasi Indonesia. Karena itu, daerah ini juga memiliki kepentingan untuk terus memastikan agar kebijakan desentralisasi tidak berhenti sebagai konsep administratif.

KAHMI Dorong Tradisi Intelektual

Selain membahas substansi politik dan otonomi daerah, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar LPMD KAHMI Sulsel menghidupkan ruang-ruang intelektual dan dialog publik.

Terlebih karena topik yang diangkat dalam diskusi kali ini terinspirasi dari tulisan-tulisan kader KAHMI dalam buku ‘Mozaik Insan Cita’ terbitan LPMD KAHMI Sulsel tahun lalu.

Asri mengatakan, KAHMI memiliki modal intelektual yang besar dengan keberadaan alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor, termasuk politik, pemerintahan, akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Modal tersebut, menurutnya, perlu dikonsolidasikan menjadi gagasan dan rekomendasi yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan publik.

“KAHMI tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga silaturahmi antarkader dan alumni. Ada tanggung jawab intelektual untuk terus membaca perubahan zaman, mengkritisi kebijakan publik, dan menawarkan gagasan bagi masa depan daerah dan bangsa,” ujar Asri.

Ia berharap diskusi tersebut tidak berhenti sebagai forum bertukar pandangan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi kajian-kajian lebih lanjut mengenai politik lokal, desentralisasi, dan masa depan pembangunan daerah.

“Kita ingin membangun tradisi diskusi yang sehat: menghadirkan perspektif yang berbeda, menguji gagasan secara terbuka, lalu mencari titik temu yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Dari forum seperti inilah saya kira KAHMI bisa terus memberikan kontribusi intelektual bagi Sulawesi Selatan,” katanya.

Diskusi publik tersebut terbuka secara gratis bagi warga KAHMI dan HMI. Kalangan mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum juga diundang untuk mengikuti forum tersebut.

Dengan tema yang diangkat, diskusi ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bersama untuk menjawab satu pertanyaan besar tentang ke mana arah otonomi daerah di tengah semakin kuatnya dinamika politik partai dan kepentingan nasional saat ini. (*)