Skip to content
KAHMI Sulsel
MW KAHMI Sulsel

  • Home
  • Tentang
    • Tentang Website
  • Sejarah KAHMI
  • AD/ART KAHMI
  • Struktur Pengurus
  • Opini
  • Hubungi Kami
KAHMI Sulsel
MW KAHMI Sulsel

 

KAHMI Luwu Utara: Luwu Raya Harus Bersatu Memperkuat Representasi Politik di DPR RI

Tim Redaksi Tim Redaksi, 19 November 2026

LUWU UTARA – Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Luwu Utara, Erwin S. Wijaya, mendorong masyarakat Luwu Raya memperkuat persatuan dan konsolidasi politik untuk memperjuangkan representasi daerah yang lebih kuat di DPR RI.

Menurut Erwin, kritik terhadap minimnya aktivitas reses anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III di wilayah Luwu Raya semestinya tidak berhenti pada persoalan frekuensi kunjungan wakil rakyat.

Lebih dari itu, situasi tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kekuatan representasi politik masyarakat Luwu Raya di tingkat nasional.

Erwin menyatakan sependapat dengan kritik yang disampaikan Ketua KKLR Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali terkait pentingnya kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihannya.

“Saya kira ini hal yang bagus. Kita setuju dengan sikap KKLR,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, salah satu persoalan yang membuat perhatian terhadap Luwu Raya belum optimal adalah belum kuatnya keterwakilan figur-figur politik yang memiliki basis sosial dan kedekatan langsung dengan masyarakat setempat.

Dalam pandangannya, anggota legislatif cenderung memiliki prioritas politik pada wilayah yang menjadi basis dukungan masing-masing. Karena itu, ketika representasi politik Luwu Raya tidak cukup kuat, kepentingan daerah berpotensi kurang mendapat perhatian dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

Persatuan Politik Menjadi Kunci

Erwin menilai, Luwu Raya memiliki potensi politik yang besar. Wilayah yang meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo itu memiliki jumlah penduduk serta sumber daya yang semestinya menjadi modal kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

BACA JUGA:  KAHMI Makassar Gelar Silaturahmi, Tamsil Linrung Beberkan Peta Politik Nasional

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan representasi politik. Salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya kesatuan sikap dan kepercayaan kolektif terhadap figur-figur lokal yang maju dalam kontestasi politik.

Luwu Raya, menurut Erwin, kerap menjadi arena perebutan suara bagi para kandidat dari berbagai daerah.

Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap calon yang memiliki kedekatan dengan wilayah Luwu Raya belum terkonsolidasi secara kuat. Akibatnya, suara pemilih terpecah dan tidak terkumpul pada figur yang mampu memperjuangkan kepentingan daerah secara konsisten.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Luwu Raya membangun kesadaran politik bersama. Persatuan tersebut bukan semata-mata untuk memenangkan kandidat tertentu, melainkan membangun kekuatan kolektif agar kepentingan Luwu Raya memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam politik nasional.

Mengapresiasi Kontribusi Ubas

Meski mengkritisi lemahnya representasi politik daerah, Erwin juga memberikan catatan khusus terhadap anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Unru Baso atau Ubas.

Ia menilai Ubas telah menunjukkan perhatian dan kontribusi yang cukup besar terhadap Luwu Raya, meskipun menurutnya aktivitas kunjungan resmi melalui agenda reses masih perlu ditingkatkan.

“Kecuali pada kasus Ubas, saya lihat ada perhatian dan kontribusi yang besar pada Luwu Raya. Walaupun mungkin, jadwal kunjungan resmi melalui kegiatan reses agak kurang,” kata Erwin.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap wakil rakyat tidak semestinya hanya diukur dari kehadiran dalam agenda reses, tetapi juga dari kontribusi nyata dan konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan.

BACA JUGA:  MD KAHMI Gowa Matangkan Persiapan Perayaan Milad KAHMI ke-59

Meski demikian, keterbukaan informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan reses tetap penting agar masyarakat mengetahui ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakilnya.

Kritik Reses dan Persoalan Representasi

Sorotan terhadap aktivitas reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III menguat setelah munculnya kritik dari sejumlah elemen masyarakat Luwu Raya. Wilayah ini merupakan bagian dari Dapil Sulsel III yang mencakup sembilan kabupaten/kota, yakni Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.

Sebelumnya, BPW KKLR Sulsel melalui Ketua Ir. Hasbi Syamsu Ali mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai agenda reses para legislator di wilayah Luwu Raya. Ia meminta agar jadwal, lokasi, serta laporan kegiatan reses dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses kegiatan tersebut.

Hasbi juga mengingatkan bahwa satu kursi DPR RI dari Dapil Sulsel III yang ditinggalkan Rusdi Masse masih menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW). Kondisi tersebut membuat keterwakilan politik dapil itu di parlemen untuk sementara berkurang.

Kritik serupa disampaikan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, masyarakat adat, hingga organisasi pemantau legislatif. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan agenda reses, pemerataan kunjungan ke seluruh wilayah dapil, serta tindak lanjut konkret terhadap aspirasi masyarakat.

Bagi Erwin, berbagai kritik tersebut seharusnya dibaca sebagai pengingat bahwa hubungan antara wakil rakyat dan konstituen tidak boleh berhenti pada momentum pemilu. Mandat politik harus diikuti komunikasi, kehadiran, dan perjuangan yang berkelanjutan.

BACA JUGA:  Ketua Biro Organisasi KAHMI Sulsel, Zulkarnain Paturuni, Raih Gelar Doktor di UIN Alauddin Makassar

Membangun Daya Tawar Luwu Raya

Dorongan konsolidasi politik yang disampaikan Erwin menjadi relevan di tengah berbagai persoalan pembangunan dan kepentingan strategis Luwu Raya yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Dengan potensi sumber daya alam, wilayah, dan jumlah penduduk yang dimiliki, Luwu Raya membutuhkan saluran representasi politik yang mampu memperjuangkan kebutuhan daerah secara konsisten di tingkat nasional.

Karena itu, persatuan politik tidak cukup dimaknai sebagai kesepakatan menjelang pemilihan umum. Konsolidasi perlu dibangun melalui komunikasi lintas daerah, penguatan kepercayaan terhadap figur lokal, serta kesadaran bahwa kepentingan Luwu Raya harus ditempatkan di atas fragmentasi dukungan politik sesaat.

Pada akhirnya, persoalan reses DPR RI semestinya menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dan wakilnya.

Namun, dalam jangka panjang, Luwu Raya juga perlu membangun kekuatan politik kolektif agar tidak terus menjadi sekadar wilayah perebutan suara, melainkan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan nasional. (*)

Jangan Lewatkan:

Pemkot Makassar Dukung Penuh Silatreg KAHMI se-Sulawesi, Dua Menteri Dijadwalkan Hadir

Pemkot Makassar Dukung Penuh Silatreg KAHMI se-Sulawesi, Dua Menteri Dijadwalkan Hadir

FGD Banjir KAHMI Sulsel

KAHMI Sulsel Tegaskan Harus Ada Mandatory Spending di Bidang Lingkungan Hidup

Ketua Demisioner Kahmi Lutra Muhammad Fauzi

MD KAHMI Luwu Utara 2021–2026 Resmi Dilantik, Fauzi: Hadirkan Solusi untuk Masyarakat

Pelantikan MW KAHMI Sulsel

Ahmad Doli: KAHMI Sulsel Mitra Strategis Pemerintah

Logo Milad KAHMI ke-60

INFORMASI TERBARU

  • Erwin Wijaya KAHMI LutraKAHMI Luwu Utara: Luwu Raya Harus Bersatu Memperkuat Representasi Politik di DPR RI
  • Bahtiar Manadjeng KAHMI SulselGantikan Fadriaty AS, Bahtiar Manadjeng Ditetapkan Jadi Koordinator Presidium KAHMI Sulsel
  • Pelantikan MR KAHMI UMIAbd. Malik Pimpin MR KAHMI UMI 2026–2031, Siapkan 13 Bidang Program Prioritas
  • Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M.Sukses Gelar Kick Off Graha Hijau Hitam, Fadriaty: Terima Kasih untuk Semuanya
  • Kick Off Graha Hijau HitamMilad ke-60 KAHMI, Sulsel Mulai Langkah Pembangunan Gedung Graha Hijau Hitam
  • Milad ke-60 KAHMI MakassarMunafri, Aksa Mahmud, dan Tamsil Linrung Hadiri Milad KAHMI ke-60 di Pantai Bosowa
  • Audiensi KAHMI Sulsel - Ketua DPRD SulselAudiensi ke Ketua DPRD Sulsel, KAHMI Sulsel Paparkan Graha Hijau Hitam dan Undang ke Acara Kick Off
  • Muliaty Mastura YusufEnam Dekade KAHMI: Menjawab Problematika Keindonesiaan Menatap 2029

RSS feed: KABAR FORHATI SULSEL KABAR FORHATI SULSEL

  • FORHATI Selayar Resmi Dilantik, Hadriana Hanafie Dorong Penguatan Ekonomi Perempuan
  • Hadriana Hanafie Dorong KOHATI Rekonstruksi Paradigma Kaderisasi di Era Digital
  • Mantapkan Agenda awal tahun 2026, FORHATI Sulsel Gelar Rapat Presidium
  • FORHATI Sulsel Matangkan Program Desa Piloting di Timbuseng Gowa
  • FORHATI Sulsel Gelar Rapat Presidium, Bahas Sosialisasi Pedoman Dasar Baru dan Pemantapan Program Kerja

RSS feed: OPINI TERBARU OPINI TERBARU

  • Enam Dekade KAHMI: Menjawab Problematika Keindonesiaan Menatap 2029
  • OPINI: Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah
  • Perempuan: Penentu Demokrasi yang Belum Menentukan
  • Sulaiman dan Surat Saktinya kepada Ratu Balqis
  • Hujan di November Akhirnya Datang Juga

KAHMISULSEL.OR.ID

Website ini dikelola oleh Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) MW KAHMI SULSEL
Kantor Redaksi: Jl. Bougenville No.A38, Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar – Sulawesi Selatan
E-mail : redaksikahmisulsel@gmail.com
Telp/WA: 0811-4455-212 (Abudhar)

DISCLAIMER
Diperbolehkan mengutip sebagian atau keseluruhan isi pemberitaan di website ini dengan menyertakan kredit ke LPMD MW KAHMI Sulsel.
©2026 MW KAHMI Sulsel