KAHMI Luwu Utara: Luwu Raya Harus Bersatu Memperkuat Representasi Politik di DPR RI Tim Redaksi, 19 November 2026 LUWU UTARA – Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Luwu Utara, Erwin S. Wijaya, mendorong masyarakat Luwu Raya memperkuat persatuan dan konsolidasi politik untuk memperjuangkan representasi daerah yang lebih kuat di DPR RI. Menurut Erwin, kritik terhadap minimnya aktivitas reses anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III di wilayah Luwu Raya semestinya tidak berhenti pada persoalan frekuensi kunjungan wakil rakyat. Lebih dari itu, situasi tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kekuatan representasi politik masyarakat Luwu Raya di tingkat nasional. Erwin menyatakan sependapat dengan kritik yang disampaikan Ketua KKLR Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali terkait pentingnya kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihannya. “Saya kira ini hal yang bagus. Kita setuju dengan sikap KKLR,” ujarnya, Kamis (19/11/2026). Ia menilai, salah satu persoalan yang membuat perhatian terhadap Luwu Raya belum optimal adalah belum kuatnya keterwakilan figur-figur politik yang memiliki basis sosial dan kedekatan langsung dengan masyarakat setempat. Dalam pandangannya, anggota legislatif cenderung memiliki prioritas politik pada wilayah yang menjadi basis dukungan masing-masing. Karena itu, ketika representasi politik Luwu Raya tidak cukup kuat, kepentingan daerah berpotensi kurang mendapat perhatian dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Persatuan Politik Menjadi Kunci Erwin menilai, Luwu Raya memiliki potensi politik yang besar. Wilayah yang meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo itu memiliki jumlah penduduk serta sumber daya yang semestinya menjadi modal kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. BACA JUGA: KAHMI Makassar Gelar Silaturahmi, Tamsil Linrung Beberkan Peta Politik NasionalNamun, potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan representasi politik. Salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya kesatuan sikap dan kepercayaan kolektif terhadap figur-figur lokal yang maju dalam kontestasi politik. Luwu Raya, menurut Erwin, kerap menjadi arena perebutan suara bagi para kandidat dari berbagai daerah. Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap calon yang memiliki kedekatan dengan wilayah Luwu Raya belum terkonsolidasi secara kuat. Akibatnya, suara pemilih terpecah dan tidak terkumpul pada figur yang mampu memperjuangkan kepentingan daerah secara konsisten. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Luwu Raya membangun kesadaran politik bersama. Persatuan tersebut bukan semata-mata untuk memenangkan kandidat tertentu, melainkan membangun kekuatan kolektif agar kepentingan Luwu Raya memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam politik nasional. Mengapresiasi Kontribusi Ubas Meski mengkritisi lemahnya representasi politik daerah, Erwin juga memberikan catatan khusus terhadap anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Unru Baso atau Ubas. Ia menilai Ubas telah menunjukkan perhatian dan kontribusi yang cukup besar terhadap Luwu Raya, meskipun menurutnya aktivitas kunjungan resmi melalui agenda reses masih perlu ditingkatkan. “Kecuali pada kasus Ubas, saya lihat ada perhatian dan kontribusi yang besar pada Luwu Raya. Walaupun mungkin, jadwal kunjungan resmi melalui kegiatan reses agak kurang,” kata Erwin. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap wakil rakyat tidak semestinya hanya diukur dari kehadiran dalam agenda reses, tetapi juga dari kontribusi nyata dan konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan. BACA JUGA: MD KAHMI Gowa Matangkan Persiapan Perayaan Milad KAHMI ke-59Meski demikian, keterbukaan informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan reses tetap penting agar masyarakat mengetahui ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakilnya. Kritik Reses dan Persoalan Representasi Sorotan terhadap aktivitas reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III menguat setelah munculnya kritik dari sejumlah elemen masyarakat Luwu Raya. Wilayah ini merupakan bagian dari Dapil Sulsel III yang mencakup sembilan kabupaten/kota, yakni Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Sebelumnya, BPW KKLR Sulsel melalui Ketua Ir. Hasbi Syamsu Ali mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai agenda reses para legislator di wilayah Luwu Raya. Ia meminta agar jadwal, lokasi, serta laporan kegiatan reses dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses kegiatan tersebut. Hasbi juga mengingatkan bahwa satu kursi DPR RI dari Dapil Sulsel III yang ditinggalkan Rusdi Masse masih menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW). Kondisi tersebut membuat keterwakilan politik dapil itu di parlemen untuk sementara berkurang. Kritik serupa disampaikan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, masyarakat adat, hingga organisasi pemantau legislatif. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan agenda reses, pemerataan kunjungan ke seluruh wilayah dapil, serta tindak lanjut konkret terhadap aspirasi masyarakat. Bagi Erwin, berbagai kritik tersebut seharusnya dibaca sebagai pengingat bahwa hubungan antara wakil rakyat dan konstituen tidak boleh berhenti pada momentum pemilu. Mandat politik harus diikuti komunikasi, kehadiran, dan perjuangan yang berkelanjutan. BACA JUGA: Ketua Biro Organisasi KAHMI Sulsel, Zulkarnain Paturuni, Raih Gelar Doktor di UIN Alauddin MakassarMembangun Daya Tawar Luwu Raya Dorongan konsolidasi politik yang disampaikan Erwin menjadi relevan di tengah berbagai persoalan pembangunan dan kepentingan strategis Luwu Raya yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Dengan potensi sumber daya alam, wilayah, dan jumlah penduduk yang dimiliki, Luwu Raya membutuhkan saluran representasi politik yang mampu memperjuangkan kebutuhan daerah secara konsisten di tingkat nasional. Karena itu, persatuan politik tidak cukup dimaknai sebagai kesepakatan menjelang pemilihan umum. Konsolidasi perlu dibangun melalui komunikasi lintas daerah, penguatan kepercayaan terhadap figur lokal, serta kesadaran bahwa kepentingan Luwu Raya harus ditempatkan di atas fragmentasi dukungan politik sesaat. Pada akhirnya, persoalan reses DPR RI semestinya menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dan wakilnya. Namun, dalam jangka panjang, Luwu Raya juga perlu membangun kekuatan politik kolektif agar tidak terus menjadi sekadar wilayah perebutan suara, melainkan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan nasional. (*) Jangan Lewatkan:Pemkot Makassar Dukung Penuh Silatreg KAHMI se-Sulawesi, Dua Menteri Dijadwalkan HadirKAHMI Sulsel Tegaskan Harus Ada Mandatory Spending di Bidang Lingkungan HidupMD KAHMI Luwu Utara 2021–2026 Resmi Dilantik, Fauzi: Hadirkan Solusi untuk MasyarakatAhmad Doli: KAHMI Sulsel Mitra Strategis Pemerintah