KAHMI se-Sulawesi: Program MBG Tanggung Jawab Negara, Tidak Boleh Jadi Proyek

KAHMISULSEL.OR.ID — Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masa depan anak bangsa, bukan sekadar proyek politik atau komoditas birokrasi.

Pernyataan itu disampaikan dalam dokumen bertajuk “Sulawesi Menggugat” yang dibacakan oleh Asri Tadda, delegasi Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan, pada penutupan Silaturahmi Regional (Silatreg) KAHMI se-Sulawesi, Sabtu (11/10/2025), di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Deklarasi moral dan intelektual ini menjadi kristalisasi gagasan enam Majelis Wilayah dan 68 Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi yang hadir dalam forum dua hari tersebut.

Acara turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antony, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah.

Bukan Sekadar Program

Dalam butir pertama naskah “Sulawesi Menggugat”, KAHMI menyoroti pentingnya pelaksanaan Program MBG secara serius, terukur, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Program MBG tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Ia harus menjadi wujud tanggung jawab negara terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan anak bangsa,” tegas Asri Tadda saat membacakan pernyataan sikap di hadapan peserta Silatreg.

KAHMI menekankan bahwa MBG harus dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil, bukan dijadikan alat politik atau ajang pemborosan anggaran.

Implementasinya perlu disinergikan dengan program daerah tanpa tumpang tindih, dan memastikan akses langsung bagi kelompok masyarakat paling membutuhkan — terutama anak-anak di wilayah miskin, terpencil, dan kepulauan.

Kritik atas Pola Proyek dan Politik Anggaran

KAHMI se-Sulawesi mengingatkan bahwa program-program nasional sering kali kehilangan substansi karena terlalu terjebak pada pola proyek dan target birokratis.

Dalam konteks MBG, hal itu bisa berujung pada inefisiensi, ketimpangan distribusi, dan lemahnya pengawasan mutu.

“Kita mengapresiasi ide besar MBG, tetapi harus dijaga agar tidak kehilangan roh keadilan sosial,” bunyi pernyataan tersebut.

KAHMI menilai, jika dikelola dengan benar, MBG dapat menjadi alat transformasi sosial jangka panjang yang memperkuat fondasi generasi emas Indonesia 2045.

Namun jika dijalankan secara asal, program itu berpotensi berubah menjadi panggung politik dan proyek rente baru di sektor pendidikan dan sosial.

Panggilan Moral dari Timur

Dalam forum Silaturahmi Regional yang berlangsung penuh semangat kebangsaan selama dua hari, KAHMI se-Sulawesi menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.

Melalui deklarasi “Sulawesi Menggugat”, mereka mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan publik, termasuk MBG, selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas.

“Bangsa ini akan kuat bukan karena kekayaan sumber dayanya, tetapi karena keberanian moral warganya untuk berkata benar di hadapan kekuasaan,” tulis pernyataan itu.

Gerakan “Sulawesi Menggugat” lahir sebagai refleksi kolektif para alumni HMI di kawasan timur Indonesia terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai mulai kehilangan nilai keberpihakan.

Dari Tanah Sulawesi — tanah pejuang, tanah peradaban, dan tanah ilmu — KAHMI menyerukan agar negara kembali meneguhkan tanggung jawab moralnya kepada rakyat.

Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi 2025 pun menjadi penegasan peran KAHMI sebagai penjaga nurani publik, yang tak henti mengingatkan pemerintah bahwa program sosial seperti MBG hanya bermakna bila dijalankan dengan integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil. (*)